Dua Paket Proyek Dinas PUPR Riau Terindikasi Sarat KKN, Dadang Purwanto Dinilai Kangkangin UU KIP


PEKANBARU- Terkait pelaksanaan pekerjaan kegiatan tahun anggaran 2017, di  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Provinsi Riau, kembali di surati Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) pada tanggal 27 dan 29 Agustus 2018.

Kegiatan di tubuh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Provinsi Riau kerap kali dipertanyakan oleh elemen LSM baik wartawan akibat proses pengerjaannya dilapangan terindikasi menyimpang, seperti halnya Lembaga Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI), bahkan pernah melayangkan surat ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau pada akhir tahun 2017 lalu terkait pelaksanaan pekerjaan di daerah Kepulauan Meranti. Dimana, saat itu PUPR dinlai langgara UU KIP tidak adanya transpran terhadap publik hingga Lembaga PEPARA-RI membawa persoalan itu di meja Persidangan Komisi Informasi (KI) Riau untuk melakukan penyelesain sangketa informasi. 

Bahkan kini, ada (2) dua surat LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA-RI) yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Priovinsi Riau dengan kegiatan berbedah yaitu, Peningkatan Jalan Simpang Pramuka-Batas Kabupaten Siak dan Pemeliharaan Jalan Simpang Rumbi-Simpang Kebun Durian. Namun sangat di sayangkan kinerja PUPR Riau dinilai terus menbrak Undang-undnag RI No. 14 Tahun 20108 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hingga sampai saat ini surat klarifikasi/konfirmasi LSM belum adanya kejelasan dari instansi terkait, hal ini diungkapkan, Akmal Khairlil SH kepada media ini, Selasa (25/09/18) pagi.

"Adapun surat Klarifikasi/Konfirmasi resmi yang kita layangkan ke Dinas PUPR Riau dengan nomor: 0264/KT/PEPARA-RI/PKU/VIII/, tertanggal 27 Agustus 2018 dan nomor: 0269/KT/PEPARA-RI/PKU/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018. Bahwa sesuai hasil investigasi team LSM dilapangan kedua paket kegiatan yang telah menelan dana APBD Riau kurang lebih 11 Miliyar itu diduga pengerjaanya dilokasi kegiatan amburadul. seperti, Pemeliharaan Jalan Simpang Rumbio-Simpang Kebun Durian diduga proses pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan rekanan kontraktor PT. Rival - PT. Hasrat (KSO) tidak sesuai denga Sho Drauwing yang telah ditentukan dalam perencanaan awal," sindir Akmal.

Masih kata, Akmal Khairil SH, parahnya lagi, berdasarkan data/dokumen dan pantauan dilapangan yang kita peroleh pada Peningkatan Jalan Simpang Pramuka-Batas Kabupaten Siak, yang menelan anggaran senilai Rp. 7.645.868.377,93, yang dikerjakan PT. Semangat-PT. Hasrat, tahun anggaran 2017 diduga belum selesai dikerjakan dilapangan. Selain itu, adapun aitem pekerjaan penimbunan yang sudah terlaksana dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi, sambung Akmal.

Terkait tidak digubrisnya surat LSM PEPARA-RI oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Riau kita dari team LSM pertanyakan melalui Bagian Umum DPUPR, Selasa (18/09/18), bahwasanya surat tersebut sudah diturunkan ke bagian Kabid Bina Marga. Berty selaku Sekretaris Bidang Bina Marga mengatakan,"surat tersebut sudah diposisikan kepada Kasi Jalan, Julpandi,". Team kembali pertanyakan, Lusi (Sekeretaris Julpandi_red) mengatakan, bapak tidak ada diruang kerjanya, ada urusan diluar, ungkap Akmal meniru percakapan Lusi.

Terpisah, Alui W. Ketua Investigasi LSM PEPARA-RI menegaskan, kedua paket proyek yang menelan APBD Provinsi Riau, tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 11 miliyar lebih yang dikerjakan PT. Hasrat sebagai (KSO) itu diduga sarat KKN dimana, hasil pekerjaan rekanan dinilai tidak becus, apalagi Peningkatan Jalan Simpang Pramuka-Batas Kabupaten Siak diduga belum selesai dikerjakan sebagaimana tertuang dalam perencanaan awal. Kita dari Lembaga PEPARA-RI tidak mau gegabah dulu untuk menyampaikan laporan ke aparat Hukum, seperti Polda dan Kejaksaan Tinggi Riau, kita lihat dulu etika baik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Riau mejawab surat yang telah kita layangkang atau tidak, tegas Alui saat dihubungi awak media melalui telfon gengam pribadinya, Selasa (25/09/18) pagi.

Alui menambahkan, proyek  yang dipimpin oleh Ir. Dadang Purwanto (Kadis PUPR Riau) selaku penanggungjawab penuh dalam penggunaan anggaran tersebut, bisa dipastikan diduga telah terjadi kerugian Daerah/Negara kalau sudah dilakukan trimyn 100% terhadap rekanan kontraktor, tutupnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Ir. Dadang yang dikonfrimasi pewarta ini melalui pesan kontak WatsApp pribadinya, Selasa 928/09/18) pagi, terkait dugaan penyimpang kegiatan yang dipimpinya. Hingga berita ini disajikan ke khayalal umum belum mendapatkan jawaban resmi, pesan dari wartawan dibuka namun tidak dibalas.





(Tim)  
Dua Paket Proyek Dinas PUPR Riau Terindikasi Sarat KKN, Dadang Purwanto Dinilai Kangkangin UU KIP Dua Paket Proyek Dinas PUPR Riau Terindikasi Sarat KKN, Dadang Purwanto Dinilai Kangkangin UU KIP Reviewed by Redaksi on 22.30 Rating: 5