Zulkifli: Terkait Eksekusi Lahan Seluas 453 Ha, Ada Apa Dengan Putusan Mahkamah Agung No.2510 K/PID.SUS/2015


ROKAN HILIRTerkait proses Eksekusi yang dilakukan pihak Kejari Rohil terhadap lahan perkebunan sawit milik Ir.Siswadja Muljadi alias (Aseng) seluas 453 Hektare yang berada di Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rohil menuai kritikan dan tanggapan dari Tim Kuasa Hukum Siswadja Muljadi alias Aseng dan beberapa elemen masyarakat terhadap proses eksekusi yang terjadi. 

bahwa revisi putusan yang dijadikan oleh eksekutor dalam perkara Aseng ini hanya dikeluarkan oleh panitera Muda Pidana khusus MA RI yaitu Roki Panjaitan SH berdasarkan surat no 135 /TU /2017/2510K/PIDSUS/2015 yang menyatakan: Merevisi petikan putusan no 2510K/PIDSUS/2015 yang dikirim dengan surat pengantar No.1851/TU/2016/2510K/PIDSUS/2015 tertanggal 8 september 2016 dengan alasan terdapat kekeliruan pengetikan (salah ketik) putusan terhadap barang bukti yang dikembalikan kepada terdakwa Siswadja Muljadi alias Aseng, yang seharusnya isi petikan itu dirampas untuk dikembalikan kepada negara melalui dinas kehutanan Kabupaten Rokan Hilir.
Menurut Zulkifli Tokoh Pemuda Rohil, bahwa Terkait Surat Pengantar Nomor 135/TU/2017/2510 K/PIDSUS/2015 Tanggal 16 januari 2017 dari Mahkamah Agung yang menyatakan: Menarik kembali petikan putusan No 2510K/PIDSUS/2015 yang dikirim dengan pengantar No.1851/TU/2016/2510K/PIDSUS/2015 pada tanggal 8 September 2016  karena terdapat kekeliruan pengetikan pada halaman 10 bagian amar putusan terhadap barang bukti yang “Dikembalikan kepada terdakwa” seharusnya “Dirampas untuk dikembalikan kepada Negara melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir”.dan petikan Putusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.


Sementara Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 200 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapakan," ungkap Zul.

"Artinya Salinan Putusan itu tidak bisa berubah dengan alasan salah pengetikan, bisa bunyi putusan itu berubah apabila para pihak melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali ( PK )dan melalui proses persidangan. 
Ada apa Dengan Hukum di Negara ini..?" tanya Zulkifli.
Kalau seandainya Bunyi putusan itu awalnya menghukum seseorang dengan hukuman mati terus dieksekusi beberapa bulan berikutnya datang surat revisi dengan alasan salah pengetikan kemudian si terdakwa di hukum seumur hidup,Apabisa orang yang sudah di eksekusi mati di hidupkan kembali.?
Menurut Zulkifli dalam pengamatannya, bahwa ini boleh dikatakan melanggar Undang-undang Tahun 1945 Pasal 28 D ayat 1, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan melanggar Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02 SKB/P.KY/IV/2009. Berperilaku Adil.

“Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang," ujar Zul.
lanjutnya,"Oleh karena itu kita meminta para penegak hukum terutama komisi Yudisial Untuk Memeriksa Para Pembuat Keputusan ini, supaya terciptanya hukum yang adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang kita cintai ini." tandas Zulkifli kepada Media EraPublik.com, Kamis (20/12/2018).




Penulis: Toni Octora.
Zulkifli: Terkait Eksekusi Lahan Seluas 453 Ha, Ada Apa Dengan Putusan Mahkamah Agung No.2510 K/PID.SUS/2015 Zulkifli: Terkait Eksekusi Lahan Seluas 453 Ha, Ada Apa Dengan Putusan Mahkamah Agung No.2510 K/PID.SUS/2015 Reviewed by Redaksi on 05.48 Rating: 5