Breaking News

Jhoni Charles: Saya Keberatan, Karena Surat Jaminan Eksekusi Pemohon Hanya Satu


ROKAN HILIR- Ahli waris H Syamsul Alias Cupak Jhoni Charles BA MBA sebagai pihak termohon dalam perkara eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Lintas Riau-Sumut KM 147 Kel. Banjar XII merasa keberatan dan ia mengatakan bahwa," di sini berbunyi surat jaminannya dari termohon eksekusi Satu (1) Kirno saja, sementara didalam perkara ini ada Dua (2) termohon eksekusi Satu (1) dan termohon eksekusi Dua (2)," jelas Jhoni Charles BA MBA. Kamis 22 Agustus 2019 Pukul 11.35 Wib.

" Inilah yang dijadikan pihak Pengadilan Negeri (PN) Rohil sebagai alat sita jaminan, seharusnya sebelum melakukan eksekusi tersebut dikaji dulu, apakah pemohon eksekusi Satu (1) sanggup, dan apakah pemohon eksekusi Dua (2) sanggup," tegasnya.

Lanjut Jhoni Charles," pertanyaanya, kalau pemohon eksekusi Dua (2) sanggup, kalau tidak sanggup dipastikan dulu atau kalau dipaksakan, ya sesuai dengan tupoksinya. Kalau pemohon eksekusi Satu (1) saja, ya berarti pemohon Satu (1) saja yang di eksekusi, bukan ke dua-daunnya," papar Jhoni.

" Apabila saya menang nantik di Mahkamah Agung (MA), siapa yang akan mengganti, pemohon eksekusi Satu (1) bisa saja mengganti sesuai dengan dasar surat ini walaupun surat ini masih rancu. Karena surat ini hanya berbahasa bertanggung jawab atas segala konsekwensi tanpa memiliki berapakah nilai yang akan diganti mereka," ucap Jhoni.

Lanjut Jhoni Charles BA MBA," sementara pemohon eksekusi Dua (2) Kim Sun tepat diatas kantor Partai Nasdem, itu yang lebih mahal kalau dihitung berdasarkan konsultan. Kalau saya menang nantik, kemana Kirno, bisa saja dia buang badan, bisa saja Kim Sun berbicara saya tidak pernah kuasakan ke Kirno, kan bisa saja dia buang badan," ungkap Jhoni.

" Seharusnya penegak hukum seperti pihak Pengadilan Negri dan Polres sebagai pengaman harus mengkaji ini dulu, bagaimana belakangnya nantik. " Di sini bunyinya sudah jelas, kami sudah melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), kan bisa dipelajari dan dihitung kekuatan PK kami," pungkas Jhoni.

Lanjut Jhoni Charles," kenapa masalah ini saya bukak ke publik, biar semua masyarakat Rohil tahu, bisa untuk pembelajaran bagi kita semua, harapan saya kedepan hukum di Rohil makin hari makin bagus, tidak seperti Ini, ini jawaban nya hanya normatif, bahasanya pemohon Satu (1) Kirno akan bertanggung jawab atas semuanya, ini bahasa siapa, bahasa Law Yer, Law Yer bisa saja kapan dia pakai dan kapan saja dia buang, apapun ceritanya saya tetap melakukan upaya hukum," tegas Jhoni.

Ketua Pengadilan Negri Rohil M Faisal SH MH melalui Juru Bicara (Jubir) Pengadilan Negri Rohil Sondra Mukti SH saat di konfirmasi awak media Erapublik.com mengatakan," kami dari pihak Pengadilan Negri Rohil terkait eksekusi tersebut, kami hanya menjalankan Amat1 amar putusan dari Mahkamah Agung (MA), Karena amar putusan dari (MA) tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap," jelas Sondra Mukti SH.

" Oleh putusan tersebut, diajukan upaya permohonan eksekusi dari pihak pemohon atau pemenang, maka pemohon mengajukan permohonan eksekusi terhadap pihak Pengadilan Negri Rohil. Ketua Pengadilan Negri Rohil telah memberikan emaning atau memanggil ke Dua (2) belah pihak untuk melakukan putusan tersebut secara sukarela, namun hasil dari mediasi tidak ditemukan titik tengah, maka dilakukanlah eksekusi tersebut," papar Sondra Mukti SH.

Lanjut Jubir PN Sondra Mukti SH," Dalam proses eksekusi tersebut, pihak termohon telah melakukan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK) terhadap (MA) namun  PK tersebut tidak menunda proses eksekusi tersebut. Terkait dengan surat pernyataan jaminan dari pemohon Satu (1), pihak Pengadilan Negri Rohil tidak berkewajiban untuk membuat surat pernyataan berupa jaminan terhadap objek eksekusi tersebut," ucap Sondra Mukti SH.

" Untuk surat jaminan itu dapat ditemukan dalam perkara Kongsisasi seperti pembebasan lahan jalan Tol, Pemerintah membebaskan Jalan dan menitipkan yang kepada pihak Pengadilan Negri sebagai jaminan sampai proses perkara itu selesai, atau terhadap putusan serta merta, itupun jaminan tetap dari para pihak pemohon," ungkap Sondra Mukti SH.

Lanjut Sondra Mukti SH," Dalam amar putusan eksekusi tersebut sudah sesuai dengan amar putusan dari Mahkamah Agung (MA), tidak ada kewajiban dari pihak Pengadilan Negri Rohil untuk membuat Surat pernyataan terhadap eksekusi tersebut, pihak Pengadilan Negri hanya memberikan masukan agar tidak terjadi hal-hal diluar kehendak atau tidak diinginkan terjadi," pungkasnya.

" Kalau pihak termohon menang nantik dalam PK, apapun putusan dari Mahkamah Agung (MA) kita akan jalankan sesuai dengan amar putusan dari Mahkamah Agung (MA). Kita murni menjalakan menjalakan amar putusan dari MA, tidak ada diluar konteks tersebut," ucap Sondra Mukti SH.



Editor: Toni Octora.

Tidak ada komentar