Breaking News

Kejari Kampar Gelar Sosialisasi TP4D/JAGA Desa, Begini Paparan Kajari!


KAMPAR - Kejaksaan Negeri Kampar gelar Sosialisasi TP4D (Tim Pengawalan dan Pengamanan Proyek Pembangunan Daerah) /Jaga Desa di aula kantor Kejaksaan Negeri Kampar, Senin (5/8/19) pagi.

Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Kajari Kampar, Dwi Antoro dengan didampingi para Kasi di lingkup kejaksaan Negeri Kampar.

Sosialisasi TP4D/JAGA Desa ini diikuti oleh seluruh kepala desa se Kabupaten Kampar dan dilaksanakan selama 2 hari, dimulai dari hari ini, Senin (5/8/19) hingga besok, Selasa (6/8/19). untuk hari ini, Senin (5/8/19) kegiatan sosialisasi TP4D/JAGA Desa ini diikuti oleh sebanyak 120 Kepala Desa.

Kajari Kampar, Dwi Antoro dalam kegiatan sosialisasi ini memaparkan awal mulanya dibentuk Tim Pengawalan dan Pengamanan Proyek Pembangunan Daerah (TP4D).

Dikatakan Dwi Antoro, TP4D dibentuk karena adanya kondisi penyerapan anggaran yang rendah dari masing-masing Kementerian, Lembaga Negara dan SKPD yang ada dipusat hingga daerah.

"TP4D dibentuk untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, Dana desa ini perlu dikawal dan diamankan, dalam artian aanggaran dapat tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu," terang Dwi Antoro.

Lebih lanjut, Dwi Antoro menyampaikan, Sosialisasi TP4D/JAGA Desa ini dilaksanakan untuk memudahkan rekan-rekan kepala desa yang ingin minta pendapat terkait hukum, pasalnya TP4D ini melibatkan para Kasi di lingkup Kejaksaan Negeri Kampar, diantaranya Ketua TP4D Kasi Intel, Wakil Ketua Kasi Datun, dan sekretaris Kasi Pidsus.

"Implementasi pasca sosialisasi ini, nantinya dibuat sebuah aplikasi untuk memudahkan para kepala desa dalam konsultasi hukum, jadi konsultasi gak mesti harus datang ke kantor kejaksaan negeri Kampar," jelas Kejari Kampar.

Ditambahkan Dwi Antoro, melalui konsultasi yang intens dengan Jaksa Jaga Desa (JAGA Desa) ini, tentunya dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya penyimpangan angaran yang dapat menjerat kepala desa ke ranah hukum.

"Intinya Jaksa Jaga Desa (JAGA Desa) berkomitmen melayani dengan sebaik-baiknya rekan kepala desa dalam konsultasi terkait hukum dan aturan pengalokasian dana desa yang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu," tutup Dwi Antoro.

Penulis : Canggih

Tidak ada komentar