Breaking News

PH: Tuntutan Jaksa Di Nilai Kabur, Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Minta Bebas



ROKAN HILIR- Pengadilan Negri Rohil kembali menggelar sidang Pidana terkait perkara kebakaran hutan dan lahan (Katlahut) yang dilakukam oleh terdakwa AP dengan agenda pembacaan Pledoi oleh Kuasa Hukum terdakwa Suhardi SH., C.P.L.C Selasa 10 September 2019 Pukul 16.30 Wib.

Dalam pembacaan Pledoi oleh penasehat hukum terdakwa Suhardi SH ., C.P.L.C mengatakan," adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah bahwa saksi GS dan saksi RR tidak melihat secara langsung siapa yang telah melakukan pembakaran yang terjadi pada Tanggal 16 Maret 2019," terang Suhardi SH.

" Bahwa saksi RR dalam persidangan mengatakan," lahan yang terbakar adalah lahan gambut, ketika ditanya perbedaan lahan gambut dan lahan biasa saksi tidak mengetahui, namun keterangan saksi dibantah dengan keterangan saksi A de Charge ZR,  AUR dan HR bahwa lahan yang terbakar tersebut bukanlah lahan gambut," Paparnya.

Lanjut Suhardi SH,., C.P.L.C " Bahwa saksi GS dan saksi RR dalam persidangan telah mencabut keterangannya dalam poin Lima (5) dan poin (19) berita acara pemeriksaan (BAP). Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran lahan pada Tanggal 16 Maret 2019," Ungkapnya.

" Bahwa penasehat hukum terdakwa keberatan atas pembacaan BAP keterangan ahli dalam persidangan Prof. Dr. Ir Bambang Heru Suharjo M Agr, karena BAPnya tidak ditandatangani oleh penyidik dan tidak ada berita acara sumpah atau janji dalam keterangan ahli tersebut," Ucapnya.

Lanjut Suhardi SH,C.P.L.C" Berdasarkan fakta-fakta persidangan sangat jelas bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pembakaran sebagaimana dimaksud dalam tuntutan umum yang menuntut terdakwa denganemggunakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan," Ujarnya.

" Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) peraturan menteri lingkungan hidup Nomor (10) Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan. " Masyarakat adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lebih kurang Dua (2) Hektar per kepala keluarga (KK) untuk ditanami jenis Varietes lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa," tegasnya.

Lanjut PH," Berdasarkan fakta dan uraian hukum diatas kami sangat yakin dan percaya majelis hakim yang mulia dapat mengambil keputusan dan pertimbangan Pledoi atau pembelaan terdakwa dengan memutuskan, menyatakan terdakwa AP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja pembakaran lahan sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014," Ucapnya.

" Membebaskan terdakwa dari tuntutan tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP, mengembalikan nama baik terdakwa di masyarakat," tandasnya.

Majelis hakim dipimpin langsung oleh ketua PN Rohil M Faisal SH MH, hakim anggota Lukman Nulhakim SH MH, Boy Sembiring SH, jaksa penuntut umum (Jpu) Maruli Tua Sitanggang SH, dan penasehat hukum terdakwa Heryanto SH C.P.L, Suhardi SH C.P.L.C, Hanafi SH C.P.L.C.




Editor: Toni Octora.

Tidak ada komentar