• Breaking News

    Terkait Bencana Asap, Repol : Institusi Penegak Hukum dan Pemda Kurang Tegas

    Anggota DPRD Kampar Fraksi Golkar, Repol, S.Ag
    KAMPAR - Seiring berjalannya waktu, Provinsi Riau semakin diselimuti asap yang kian menebal, menyikapi situasi yang sudah tergolong 'Darurat Asap' ini, Pemerintah Daerah Provinsi Riau melalui Instansi terkait telah mengambil kebijakan untuk meliburkan siswa sekolah.

    Untuk di Kabupaten Kampar sendiri, seperti yang diberitakan Erapublik.com sebelumnya, terhitung pada hari Selasa (10/9/19) ISPU sudah mencapai angka 137, yang mana sudah masuk dalam katagori kualitas udara yang sudah tidak sehat.

    Menyikapi situasi dampak asap yang semakin parah, Anggota DPRD Kampar dari Fraksi Golkar, Repol, S.Ag turut angkat bicara.

    Kepada Erapublik.com, Rabu (11/9/19), Repol, S.Ag mengatakan, jika nantinya dampak bencana asap ini semakin parah, dirinya meminta instansi terkait untuk memperpanjang waktu libur anak sekolah.

    "Jika dampak asap kian parah, kami meminta instansi terkait untuk memperpanjang waktu libur anak sekolah, agar anak-anak sekolah dapat terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh pengaruh asap ini," ujar Repol.

    Dikatakan Repol, bencana asap yang terjadi lagi pada tahun ini, tentunya dapat menjadi pelajaran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, bilamana nanti kedepannya anggaran kurang memadai, agar dapat dimaksimalkan anggarannya untuk membantu upaya pencegahan dan pemadaman api.

    Menurutnya, secara umum pemerintah daerah kabupaten Kampar sudah punya pengalaman terkait bencana asap ini, yang mana pada tahun 2015 lalu kita terdampak bencana asap yang paling parah, namun 2 tahun belakangan tidak terjadi lagi.

    "Nah seharusnya kita sudah belajar dari pengalaman 2 tahun belakangan yang tidak terjadi bencana asap, seperti apa polanya bisa tidak terjadi bencana asap pada 2 tahun belakangan lalu," terang Repol.

    Repol juga menegaskan, bahwa dampak bencana asap yang kembali terulang pada tahun ini diakibatkan oleh kurang tegasnya institusi penegak hukum dan pemerintah daerah.

    "Kita yakin dampak asap ini terjadi bukan karena terbakar, namun sengaja dibakar, dan terjadi pembiaran," tegas Repol.

    Lebih lanjut Repol mengatakan, bahwa perusahaan seharusnya diwajibkan untuk menyediakan alat pemadam kebakaran, dan ketika terjadi kebakaran harusnya sama-sama melakukan pemadaman.

    "Pemerintah dan swasta harus sama-sama terlibat didalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, jika memang terbakar, namun jika sengaja dibakar, harusnya jangan dilakukan pembiaran," pungkas Repol.

    Repol juga menilai action yang dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2019 ini dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana asap ini kurang maksimal.

    "Pemerintah daerah dalam hal dampak bencana asap ini tidak belajar dari pengalaman 2 tahun belakangan yang tidak terjadi lagi bencana asap, jadi pemerintah daerah pada tahun 2019 ini memang kurang maksimal dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan," tutupnya.

    Penulis : Canggih

    Tidak ada komentar

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728