• Breaking News

    Terkait Kerjasama Media, Diduga Kinerja Kasubag Humas DPRD Kampar Tak Becus


    KAMPAR - Proses pelaksanaan kerjasama Media di DPRD Kampar diduga tak beraturan atau (Sesuka Hati). Hal itu, dinilai dilakukan oknum-oknum yang tak bertanggungjawab dibagian Humas DPRD Kampar, bahkan sangat berpotensi terjadi penggelumbungan anggaran kepada pihak-pihak yang tertentu yang telah menjalin kerjasama media disana.

    Untuk memastikan  adanya tindak pidana korupsi atau tidak dalam penggunaan Belanja Jasa Publikasi Media pada kegiatan DPRD Kampar, tahun anggaran 2018-2019. Aparat hukum khususnya di wilayah kabupaten Kampar diminta usut tuntas. Demikian dilontarkan, Martin Ketum Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia, Jumat siang (20/12/19).

    Menurut Martin, berdasarkan informasi yang disampaikan di lembaganya bahwa banyak pemilik media yang telah menjalin kerjasama di DPRD Kampar  mengakui merasa dirugikan akibat ulah Kasubag Humas DPRD Kampar, Nurmansyah.

    "Sementara Kasubag Humas selama ini, minta kepada pemilik media dinaikan kegiatan DPRD Kampar (Galeri Foto). Setelah giliran penagihan di perintahkan diantar kepada Hendra (Anggota Nurmansyah_red) untuk membuat kwitansi pembayaran. Setelah berkali-kali dijumpai Hendra atas perintah sang Kasubag tak pernah berada di kantor. Ketika berhasil dikonfirmasi Hendra mengatakan, bahan tersebut sudah di tangan Kasubag Humas DPRD Kampar, Nurmansyah," kata Martin menirukan beberapa keluhan para pemilik media yang disampaikan kepadanya.

    Bukan hanya itu saja, akibat kerap kali pemilik media sering dibohongi oleh Kasubag Humas DPRD Kampar, tiba-tiba meminta salah satu pemilik media"Stempel dan Materai dititipkan sama anggotanya" dan mengatakan jangan bilang-bilang sama kawan-kawan lain, terang Martin.

    Martin yang juga CEO dari dua (2) media online ini lebih jauh menjelaskan, kinerja Kasubag Humas DPRD Kampar Nurmansyah itu memang sangat menyesatkan kawan-kawan media. Kenapa tidak, dinilai tak bertanggungjawab dan tak bisa menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik. Bahkan sangat susah dijumpai, dikarenakan diduga jarang ngantor di ruang kerjannya.

    "Bahkan yang lebih parahnya lagi, setiap pesanan kerjasama yang telah diminta oleh Kasubag Humas DPRD Kampar sesuka hatinya dibayar, atau tidak. Contohnya, pada tahun 2018 salah satu pemilik media telah tanda tangan kwitansi pembayaran atas pesanan dua (2) Galeri Foto kegiatan DPRD Kampar, tak dibayarkan sama Kasubag Humas DPRD Kampar Nurmansyah," tegas Martin.

    Dalam hal ini, kita minta Sekretaris DPRD Kampar agar kinerja Kasubag Humas DPRD Kampar yang diduga tak becus itu di evaluasi, di karenakan dinilai gagal paham memahami peraturan yang yang ada. Paslanya, setiap anggaran Belanja Jasa Publikasi Media di Humas DPRD Kampar  dipertanyakan tak pernah di gubris. 

    Padahal semestinya pejabat publik itu diwajibkan adanya transpransi dalam penggunaan uang rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (KIP), tutup Martin.

    Hingga berita ini terekpos kedua kalinya, Kasubag Humas DPRD Kampar belum dapat memberikan penjelasan yang resmi. Setiap kontak personyan dihubungi awak jurnalis ini tak diangkat, pesan melalui WatsApp juga tak dibalas.





    Sumber: Siagaonline.com

    Post Bottom Ad