• Breaking News

    JPU Tanggapi Eksepsi Penghulu Putat, Terkait Pemalsuan Surat



    ROHIL -  Setelah Penasehat Hukum  mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa Sidarman selaku pejabat Penghulu Putat d Kec. Tanah Putih Kabuapten Rohil, dan M.Naji bin Hasan  selaku ketua Kelompok Tani Maju Bersama (KTMB) yang didakwa melakukan  tindak pidana pemalsuan Surat Tanah atau tumpang tindih surat diatas objek yang sama. Selasa 14 Januari 2020.

    Kembali Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Rohil,  Maruli Tua Sitanggang SH membacakan Tanggapan atas Nota keberatan (Eksepsi) penasehat hukum tersebut dalam sidang yang digelar Senin, (13/1/2020.)

    Sebelumnya Penasehat Hukum terdakwa Sartono SH MH dalam Nota keberatannya  menyampaikan bahwa  proses penanganan perkara ini seharusnya masuk dalam ranah perkara perdata, bukan Pidana, 

    Untuk membuktikan adanya  pemalsuan surat atau tumpang tindih surat tanah dalam objek lahan yang sama ,seharusnya ada putusan perdata dari pihak  pengadilan.sehingga menurut Kuasa hukum terdakwa , dakwaan JPU tidak memenuhi delik Formil dan Materil.

    Atas Nota keberatan (eksepsi) itu JPU dalam tanggapan yang disampikan dalam sidang , 
    JPU dalam membuat dakwaan terhadap kedua  terdakwa M.Naji bin Hasan dan Sidarman telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan KUHP tentang perbuatan pidana pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut.

    " Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa  M.Naji dan Sidarman untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana ini adalah sah menurut hukum,” kata jaksa Maruli Sitanggang SH membacakan tanggapan atas eksepsi kuasa hukum.

    Tak hanya itu saja, jaksa juga memaparkan bahwa penyusunan surat dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP. “Oleh karenanya surat dakwaan tersebut adalah sah dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara ini,” tambah Maruli Sitanggang .

    Terhadap tanggapan JPU, Ketua Majelis Hakim M.Hanafi Insya SH MH menunda sidang sepekan mendatang dengan agenda putusan sela pada 23 Januari 2020, dengan mengatakan terdakwa tetap menyarankan agar terdakwa tetap ditahan.



    Sumber: okeline.com.
    Editor: Toni Octora.


    Post Bottom Ad