• Breaking News

    Kades Jake dan Pengurus KKPA Angkat Bicara Pemberitaan Tentang Dirinya



    KUANSING- Terkait pemberitaan di beberapa Media Online baru ini yang menyebutkan Kepala Desa Jake, Kec. Kuantan Tengah, Meriantoni yang disenyalir melakukan tindak Pidana diluar kewenangannya soal pengelolaan Kridit Koprasi Primer Anggota (KKPA ) di Unit Desa Jake di bantah beberapa pengurus KUD tersebut.

    Pembantahkan mengenai pemberitaan disalah satu Media Online dengan narasumber juga salah satu warga Jake, Af, menyebutkan Kades Meriantoni telah diduga melakukakan tindak Pidana diluar kewenangannya.

    "Ya karena menyebutkan Af sebagai pengurus atau pengelola KKPA Unit Desa Jake (kelompok Umum) secara sepihak, Af menyebutkan bahwa, Kades Meriantoni diduga melakukan Praktek Mark Up soal Anggaran honor Kades yang sebelumnya Rp. 2 juta Rupiah menjadi Rp. 3 Juta Rupiah. Selain itu, dalam pemberitaan tersebut, Af juga sebagai pengurus KUD Unit Desa Jake tidak membayar gajinya selam lima bulan," Terangnya.

    Semua Hal tersebut diatas oleh Af dibantah dengan tegas oleh beberapa orang pengurus KUD salah satunya Maspar menyatakan, " yang diterima Kades Jake memang senilai Rp. 3 Juta Rupiah perbulanya, bukan kemauan pribadi Meriantoni selaku Kades, itu berdasarkan kesepakatan dan musyawarah pengurus KUD dan Ninik Mamak.

    " Jelasnya, Statemen Af itu tidak berdasar Fakta yang ada di lapangan apalagi itu Mark Up anggaran gaji honor, sungguh aneh itu jelas kewenangan pengurus, penguruslah yang menentukan nilai-nilai honor yang harus dibayarkan, begitu juga tentang pemberitaan secara sepihak dilakukan Af sebagai pengurus, itu sudah sesuai dengan prosedur dan alasan yang kuat," jelas Maspar saat di temui di Kota Teluk Kuantan Minggu(19/01/2020).

    "Juga mengenai gaji yang tidak dibayar selama Lima Bulan itu sudah benar, gaji yang dibayar ? Kan sejak Tanggal 1 Septmber 2019 dirinya sudah tidak aktif lagi, justru, kalau dibayar malah meyalahi aturan," tegasMaspar lagi.

    Sementara itu, pengurus KUD Unit Desa Jake lainnya, Panji Saputra menambahkan, dia selaku nasyarakat Desa Jake dan pengurus KUD menyebutkan, perkataan Af di salah satu Media Online sangat di sesali dan disayangkan, justru akan menimbulkan fitnah dan dapat mencemarkan nama baik seseorang," Paparnya.

    " Ya, kalau kita berkata tidak sesuai dengan fakta tentu akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat, khususnya di Desa Jake, seperti pengukuran lahan dan inventarisir lahan kebun, justru dengan adanya pengukuran lahan ini jadi ketahuan jumlah lahan kita yang dulu jumlah lahan seluas 448 Ha.

    Tetapi setelah di ukur ulang oleh BPN, hanya didapati 360 Ha, jadi dimana luasanya 88 Ha lagi, ini saya rasa yang sangat penting perlu kita telusuri, karena ini merupakan aset dan milik masyarakat," tegas Panji.

    "Jadi, saya dan kawan-kawan lain yang ditunjuk sementara sebagai pengurus KKPA Unit Umum ini semata-mata ingin membenahi pengelolaan KKPA kedepanya, bukan untuk kepentingan pribadi, buktinyata kita telah lakukan perawatan selama ini yang sebelumnya tidak pernah di rawat,kini sudah lebih baik dengan transparansi adminitrasi, transparansi dan tindakan pelaporan yang kami buat untuk di sampaikan ke KUD Langgeng Marsawah," Pungkasnya.




    Reporter: Wawan Syahputra.
    Editor: Toni Octora.



    Kami Jajaran Redaksi Media erapublik.com Menghimbau Kepada Instansi Pemerintah Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif, Perusahaan BUMN, BUMD Bahwa Yang Di Akui Oleh Redaksi Adalah Wartawan Yang Tercantum Dalam Box Redaksi Media erapublik.com. Apabila Yang Mengaku Wartawan Media erapublik.com. Harap Di Minta KTA Sesuai Masa Berlaku: Ttd-Pimpinan Umum Mhd. Budianto.

    Post Bottom Ad