• Breaking News

    Kades Pulau Godang Diduga Tidak Indahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri


    KUANSING- Bermula dari salah satu akun Facebook yang di muat wartawan erapublik.com yang di beri judul pada beritanya tentang Diduga Kades Pulau Godang Tidak Transparan Pengelolaan Dana Desa yang Kades tersebut komen di akun tersebut, begini percakapan tersebut.

    Fahrul : bagus berita kawan, panas hati karena tidak dapat minjam uang Rp. 150 Rupiah ya kawan, ini tranparansi keterbukaan informasi dana Desa untuk masyarakat kawan, ini yang tidak mau pergi rapat kawan, dimanalah terbuka sama kawan itu. Kawan lucu juga kadang-kadang, ya sok-sok tau.

    Fahrul : itu transparansi Dana Desa kawan, yang di foto sama kawan itu, untuk masyarakat guna biar tahu sama masyarakat Dana Desa itu terpajang di pinggir jalan," Jelasnya di akun Facebook Wawansyaputra. Dini hari Rabu (08/01/2020) lebih kurang Pukul 00.05 Wib.

    Rupanya hal itu sudah cukup bagi Kades Pulau Godang Fahrul untuk terhindar dari korupsi, kolusi dan Nepotisme tanpa mengindahkan Hukum dan ketentuan yang berlaku. Anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa telah di atur di Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2018.

    Selain itu, telah di atur  peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 tengang pembangunan Desa, nah dua hal tersebut merupaka acuan sesuai surat No: 400/KT-PMD/404 Prihal : Penting, yang di buat Camat Kuantan Tengah Agus Iswanto SSTP ditujukan kepada Kepala  Desa.

    Pada poin kedua pertanda Tanggal 31/12/2019 Desa harus menghentikan setiap kegiatan yang di danai melalui APBDes 2019. SiLPA  Tahun 2019 yang bersumber dari pelampauan pendapatan atas belanja Dana Desa.

    Penghematan (efisiensi) anggaran kegiatan dan sisa dana kegiatan yang tidak dilaksanakan atau belum selesai harus dipastikan jumlah sesuai (sebanding) dengan bobot Progres capain kinerja fisik kegiatan dilapangan.

    Pada poin kelapan setelah berkhir Tahun 2019 (per Januari 2020) pemerintah Desa dilarang melaksanakan kegiatan lanjutan dan kegiatan baru, serta melakukan penarikan uang dari RKD sebelum APBDes Tahun 2020 disahkan.

    Di desa Pulau godang ini memang aneh dari Desa lain, pekerjaan fisik itu di mulai ter Tanggal 02-06/01/2020 pembuata Drainase di depan Kantor Kades, itu berarti di dalam  penyusunan RKPDes dan APBDes Tahun 2020 Desa Pulau Godang di duga belum menyelesaikan hal tersebut.



    Reporter: Wawansyahputra.
    Editor: Toni Octora.



    Kami Jajaran Redaksi Media erapublik.com Menghimbau Kepada Instansi Pemerintah Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif, Perusahaan BUMN, BUMD Bahwa Yang Di Akui Oleh Redaksi Adalah Wartawan Yang Tercantum Dalam Box Redaksi Media erapublik.com. Apabila Yang Mengaku Wartawan Media erapublik.com. Harap Di Minta KTA Sesuai Masa Berlaku: Ttd-Pimpinan Umum Mhd. Budianto.

    Post Bottom Ad