• Breaking News

    Ahli Administrasi Negara: Alas Hak Yang Digunakan Pelapor Batal Demi Hukum


    ROHIL- Pengadilan Negri Rohil kembali menggelar sidang tindak pidana terkait kasus tumpang tindih lahan kelompok Tani maju bersama dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli Administrasi Negara, perkara tumpang tindih lahan kelompok tani di Dusun I, II Kep. Putat Kec. Tanah Putih Kab. Rohil, Senin 10 Januari 2020 Pukul 16.30 Wib.


    Apa yang dimaksud dengan administrasi negara dalam kewenangan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya? " Kewenangan Kepala Desa kalau dari struktur yaitu sebagai pejabat administrasi negara dalam pemerintahan, dan kepala Desa juga mempunyai 3 kewenangan, 

    Menurut keterangan ahli Administrasi Bapak DR.  Mexsasai Indra, kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan negri atau mentri dalam negri, ya tidak boleh diterbitkan surat apapun," jawab saksi. Apakah barang bukti yang telah di jadikan sebagai bukti di dalam putusan dapat di pergunakan lagi ? " ya tidak bisa dan tidak sah untuk di pergunakan," Ungkap saksi ahli. 

    Apakah semua produk-produk Kepala Desa termasuk administrasi negara secara keseluruhan? " kepala Desa termasuk kualifikasi domennya pemerintahan," jawab saksi ahli, Apakah sifat Skt? " kalau kontruksi atau unsur dalam pemerintahan atau dalam bentuk tertulis, alas hak, 

    Kalau sifat surat SKT? " yang di terbitkan dalam kawasan hutan produksi" Apakah menurut hukum administrasi negara batal demi hukum Dan Bagaimana keabsahannya "  ya bisa dia bersifat estun yang artinya sejak SKT Itu di  terbitkan di anggap  tidak pernah ada dan bersifat esnun artinya kalaupun ada skt nya tidak bisa di pergunakan dan Skt tersebut batal demi hukum," ucap saksi ahli hukum administrasi negara di muka persidangan. 

    Ketika ada persengketaan hak kepemilikan tanah terhadap surat SKGR yang telah di terbitkan tersebut, apakah SKGR tersebut sah dalam penerbitannya maupun dalam penggunaannya ? " ya, secara hukum administrasi negara sah, kecuali  telah ada putusan Pengadilan membatalkannya" Dan jika terdapat adanya tumpang tindih hak kepemilikan maka Ada dua hal  yang harus di laksanakan pertama kalau terkait dengan SHM harus di lakukankan pemetaan Dan pengukuran oleh BPN.

    Dan jika bukan SHM, maka untuk  memastikannya adalah menteri Kehutanan melalui  Dinas kehutanan dan yang kedua selesaikan terlebih dahulu keperdataanya agar ada kepastian hukumnnya," Jelas saksi ahli hukum administrasi negara.

    Penyidik menggunakan jasa suatu lembaga di luar pemerintahan tentang pemetaan Dan pengukuran dalam menentukan tumpang tindih  atau tidak suatu objek perkara, tetapi penyidik tidak menggunakan lembaga resmi seperti BPN, atau Dinas kehutanan,  apa pendapat ahli. " ya mestinya penyidik tidak bisa lari dari otoritas negara, harusnya menggunakan lembaga yang di tetapkan oleh negara seperti bpn atau dinas kehutanan dan lembaga yang di tunjuk tersebut bisa dikatakan tidak mempunyai kewenangan dalam hal itu," ucap saksi ahli hukum administrasi negara. 

    Lanjut penasehat hukum, jika dalam satu kasus objek perkara di bidang tanah telah dilakukan penilaian oleh lembaga resmi seperti dinas  kehutanan dalam pemetaan Dan pengukuran dan telah pula ditetapkan dalam putusan pengadilan pemeriksaannya bahwa kawasan objek tersebut termasuk dalam hutan produksi," Imbuh saksi ahli.



    Apakah putusan itu bisa menjadi dasar hukum dijadikan untuk membuktikan benar kawasan tersebut termasuk dalam kawasan hutan produksi ? " bisa Karena Itu produknya Pengadilan semua pihak yang terkait harus menghormati Dan patuh terhadap putusan Pengadilan Itu, 
    " Papar saksi ahli. 
     
    Lanjut penasehat hukum, Apakah barang bukti berupa 400 Surat yang di tetapkan dalam amar putusan terlampir dalam  berkas perkara berada pada pengadilan atau pada Orang perorangan ? " kau dilihat secara yuridis ketika ada putusan itu, seharusnya disita oleh negara," dan. " Status surat Skt 400 itu tidak bisa digunakan seseorang untuk melaporkan seseorang? " kalau dilihat dari status kawasan, Dan SKT tersebut  harusnya berada pada negara, Papar saksi.


    Sidang sebelumnya saksi ahli pidana juga mengatakan, saat penasehat hukum terdakwa pada saksi, Apakah bisa diterbitkan surat pada wilayah kawasan hutan? " tidak bisa pak, karena berdasarkan UU NO 18 Tahun 2013, surat Skt sebanyak 400 surat itu secara hukum tidak berlaku, karena itu merupakan kawasan hutan," Terang saksi pidana.


    Apakah saksi tahu siapa yang dihukum dalam perkara persidangan tahun 2015? " Yang saya tahu yaitu, PT. Andika dan lahan kelompok Tani bersama," jawab saksi. Sesuai keputusan pengadilan, apakah saat ini PT. Andika Anda dan kelompok tani bisa menguasai lahan tersebut? " seharusnya tidak bisa pak," Ucap saksi ahli pidana.

    Menurut keterangan saksi Erdiansyah (44), pada tahun 2015 saya pernah di periksa oleh penyidik Polda Riau, sesuai dengan pasal 50 ayat 3 tentang kehutanan, pasal 92 ayat 2 jo pasal 17 ayat 2, UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan, PP No 34 tahun 2002 tentang pengelolaan hutan penyusunan rencana tidak boleh membuka lahan dalam kawasan hutan, terkecuali ada pelepasan atau izin dari Kementrian," Jelas saksi ahli pidana.

    Saat penasehat hukum terdakwa bertanya, apakah saksi ahli pernah melihat surat lahan kelompok tani dalam pemeriksaan oleh penyidik Polda? " ada pak, dan setahu saya itu surat keterangan tanah (Skt). Apakah bisa surat Skt bisa dipergunakan atau masih berlaku? " kalau kita merujuk pada keputusan pengadilan, surat Skt itu tidak berlaku atau tidak sah dan tidak bisa dipergunakan," Ucap saksi ahli.

    Lanjut penasehat hukum, apa pendapat ahli dalam perkara ini, karena pelapor menggunakan alas hak dalam melaporkannya terhadap terdakwa? " tidak bisa, karena sesuai dengan keputusan pengadilan, bahwa PT. Andika telah melakukan kegiatan dalam kawasan hutan. Apakah pelapor mempunyai legal standing dalam melapor seseorang? " ya tidak memiliki legal stending dan tidak bisa, karena kawasan hutan," Papar saksi ahli pidana.

    Penasehat hukum terdakwa M Naji dan Sidarman Amut Sartono SH MH setelah sidang usai mengatakan, menurut kami bukti alas hak surat yang dikeluarkan oleh Kelompok Tani KTMB sebanyak 400 surat sudah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Rohil dengan nomor 382/Pid.sus/ 2015, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung RI,  terang Sartono SH MH.

    Dalam amar putusannya menyatakan, kawasan lahan KTMB yang dikelola oleh PT.APSL  berada dalam kawasan hutan Produksi dengan menjatuhkan pidana kepada Aria Fajar selaku Manager Operasional PT. APSL dan Edi Nur selaku Kelompok Tani KTMB dengan Pidana selama 1 tahun subsider 6 bulan penjara, dengan bukti surat alas hak kenapa tetap dalam berkas perkara," Tegas Sartono SH MH.

    Sidang dipimpin oleh ketua majelis M Hanafi SH MH, hakim anggota Sondra Mukti SH, dan Boy Jefri Sembiring SH, panitra pengganti Tumanggor SH dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Marulitua J Sitanggang SH dan penasehat hukum terdakwa Sartono SH MH & Fatners.




    Editor: Toni Octora.

    Post Bottom Ad