Ticker

6/recent/ticker-posts

Presiden Serahkan 41 SK Perhutanan Sosial


PEKANBARU- Presiden Joko Widodo serahkan 41 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 20.890 kepala keluarga (KK) di Provinsi Riau. Diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo
Jumat (21/2/2020),

SK tersebut mencakup pengelolaan lahan seluas 73.670 hektare, berupa 39 SK hutan desa dan hutan kemasyarakatan, serta 2 hutan adat. Penyerahan SK berlangsung di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak.

“Kita ini di seluruh Indonesia memiliki 12,7 juta hektare, yang sudah kita serahkan seperti ini 4 juta hektare lebih sedikit. Sisanya, saya sudah perintah ke Menteri Kehutanan agar lima tahun ke depan juga segera diserahkan kepada rakyat, kepada hutan adat, kepada kelompok-kelompok yang ada di sekitar hutan, di desa-desa,” ungkap nya.

Selain itu, presiden Joko Widodo
juga mengajak para penerima hak kelola untuk turut merawat dan menjaga keseimbangan lingkungan. Beberapa waktu belakangan ini, pemerintah gencar menggalakkan penanaman tanaman-tanaman yang mampu menahan gempuran aliran hujan deras dan menjaga kestabilan tanah sehingga mencegah terjadinya longsor.

Pemerintah menyadari banyaknya masyarakat di sekitar kawasan hutan yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Namun, sebagian besar di antara mereka, yang notabennya masyarakat yang kurang mampu, tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan itu.

Melalui SK, pemerintah memberikan akses kepada pengelolaan sumber daya hutan bagi mereka. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi konflik dan ketimpangan lahan.

“Di seluruh Tanah Air, sengketa-sengketa seperti ini banyak sekali. Bukan hanya puluhan atau ratusan, tapi ribuan. Oleh sebab itulah kenapa pemerintah memberikan langsung SK-SK seperti ini kepada masyarakat” tutur pak jokowi.

Hak kelola hutan sosial yang diberikan kali ini mencakup lahan dan kepala keluarga yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau, yakni di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu,

Sebelumnya, penyerahan hak kelola ini juga dilakukan di sejumlah daerah dan akan terus diupayakan untuk berlanjut demi untuk peningkatan perekonomian di tengah masyarakat.

"Saya ajak Bapak dan Ibu semuanya untuk menjadikan lahan-lahan yang sudah diberikan ini menjadi produktif, baik untuk menanam singkong, aren, ekowisata, jadikan sumber mata air, silakan. Saya serahkan sepenuhnya kepada bapak dan ibu untuk mengelola lahan,” kata Presiden.

“Setelah ini kita juga akan terus bagikan SK-SK seperti ini karena memang yang saya urus yang kecil-kecil. Saya enggak pernah memberikan ke yang besar-besar (korporasi) selama lima tahun kemarin,” imbuhnya.

Meski demikian pak presiden juga mengingatkan, pemberian hak kelola hutan sosial ini hendaknya diikuti dengan kegiatan dan pengelolaan yang bersifat produktif. Dirinya juga tak akan segan-segan untuk memeriksa langsung pengelolaan hutan sosial itu di kemudian hari apakah udah di kelola atau belum.

“Jadi kalau enggak produktif akan kita minta kembali untuk diberikan ke yang bisa menjadikan tanah lebih produktif,” ungkapnya.



Penulis : Liber sh.
Editor: Toni Octora.



Kami Jajaran Redaksi Media erapublik.com Menghimbau Kepada Instansi Pemerintah Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif, Perusahaan BUMN, BUMD Bahwa Yang Di Akui Oleh Redaksi Adalah Wartawan Yang Tercantum Dalam Box Redaksi Media erapublik.com. Apabila Yang Mengaku Wartawan Media erapublik.com. Harap Di Minta KTA Sesuai Masa Berlaku: Ttd-Pimpinan Umum Mhd. Budianto.