• Breaking News

    Sartono SH MH: Hasil Pengukuran dan Pemetaan Oleh Ahli Tidak Mengikat


    ROHIL- Pengadilan Negri Rohil kembali menggelar sidang tindak pidana terkait kasus tumpang tindih lahan kelompok Tani maju bersama dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli ukur dan pemetaan dari Pekanbaru, dugaan tumpang tindih lahan kelompok tani di Dusun I, II Kep. Putat Kec. Tanah Putih Kab. Rohil, Senin 03 Januari 2020 Pukul 17.00 Wib.

    Menurut keterangan saksi ahli ukur dan pemetaan dari Pekanbaru Renhat Siahaan," saya sudah pernah menjadi ahli dan keahlian saya di bidang surpeyor atau ahli ukur dan pemetaan, pada saat itu kami melakukan pemetaan pada bulan Nopember tahun 2018 di Desa Putat pada siang hari tepat Pukul 14.00 Wib, di dua lokasi yang berbeda dan bersama kelompok tani dan ketua Rw 002," Jelas saksi Renhat Siahaan.

    " Kami melakukan ukur dan pemetaan ini diminta oleh Kapolda, dan pada saat kami mengukur dilapangan, kami berdasarkan Gps, titik koordinat dan poin-poin, dari dasar inilah bisa ditentukan berapa luas wilayah lahan kelompok Tani. Hasil pengukuran lahan yang pertama atau peta pertama diblok B 22, B 23, B 24 seluas 98,42 Ha," Papar saksi Renhat Siahaan.

    Saat jpu menanyakan kepada saksi ahli, pada saat pemetaan dilokasi yang pertama, itu membutuhkan waktu berapa lama? " Untuk satu lokasi itu memakan waktu 1 jam, pada saat itu saya melihat foto kopy surat tanah kelompok Tani 1 orang 2 hektar, jadi satu kelompok Tani jumlah surat ada 45 surat," Ungkap saksi Renhat Siahaan.

    Saat penasehat hukum terdakwa Sartono SH MH bertanya kepada saksi ahli Ukur dan pemetaan Renhat Siahaan, apakah saat pengukuran dan pemetaan saudara saksi tahu tanpa ditunjukan titiknya? " bisa pak, berdasarkan peta," jawab saksi. Bagaimana proses pemetaan dan atau sekaligus benar ada tumbang tindih? " Kami berdasarkan pemetaan dan klem dari kedua belah pihak atau kelompok tani," Jelas saksi ahli.

    Lanjut penasehat hukum, apakah kesimpulan saudara saksi bisa menjadi dasar hukum? " saya kurang tahu pak," jawab saksi ahli. " hasil pemetaan ini secara keseluruhan sudah pinal," jawab saksi. Apakah ada cara lain yang memastikan hasil atau kesimpulan lahan itu bermasalah? " harus ada kedua belah pihak," ucap saksi ahli.

    Setelah saksi ahli pengukuran dan pemetaan memberikan keterangannya, selanjutnya jaksa penuntut umum (JPU) membacakan keterangan saksi ahli pidana Dr Herdianto SH MH secara tertulis, dikarenakan saksi ahli pidana tersebut tidak bisa hadir dalam persidangan karena sakit.

    Setelah jaksa penuntut umum (JPU) membacakan keterangan saksi ahli pidana secara tertulis, penasehat hukum terdakwa Sartono SH MH dan Fatners merasa keberatan dan membantah keterangan saksi ahli pidana yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU), karena surat pemanggilan saksi ahli pidana baru satu kali panggilan," Ucap Sartono SH MH.

    Penasehat hukum terdakwa M Naji L dan Sidarman Amut Sartono SH MH setelah sidang usai mengatakan," menurut kami bukti alas hak surat yang dikeluarkan oleh Kelompok Tani KTMB sebanyak 400 surat sudah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Rohil dengan nomor 382/Pid.sus/ 2015, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung RI," Ungkap Sartono SH MH.

    Dalam amar putusannya menyatakan kawasan lahan KTMB yang dikelola oleh PT.APSL  berada dalam kawasan hutan Produksi dengan menjatuhkan pidana kepada Aria Fajar selaku Manager Operasional PT. APSL dan Edi Nur selaku Kelompok Tani KTMB dengan Pidana selama 1 tahun subsider 6 bulan penjara, dengan bukti surat alas hak tetap dalam berkas perkara," Tegas Sartono SH MH.

    Sidang dipimpin oleh ketua majelis M Hanafi SH MH, hakim anggota Sondra Mukti SH, Boy Sembiring SH, panitra pengganti dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maruli Tua Sitanggang SH dan penasehat hukum terdakwa Sartono SH MH & Fatners.



    Editor: Toni Octora.

    Post Bottom Ad