• Breaking News

    Kekhawatiran Mara Hamdan Tentang Tidak Maksimalnya Pendataan Bantuan Kepada Warga Terdampak Covid-19 Yang Layak Menerima


    DUMAI - Persoalan pendataan tentang warga yang terdampak Covid-19 di Kota Dumai sepertinya menjadi kekhawatiran seorang Anggota DPRD Fraksi Demokrat Dumai Mara Hamdam Harahap SH.

    Yang mana dari pendataan yang sudah di validasi oleh Pemko Dumai melalui Dinas Sosial sepertinya masih menjadi polemik dan keraguan di tengah-tengah masyarakat.

    Pasalnya, akhir-akhir ini Mara Hamdan banyak mendapat pengaduan dari masyarakat yang tidak terdata yang seyogyanya dalam kategori wajar untuk mendapatkan bantuan dari Pemko Dumai tersebut. 

    Hal ini dikemukakan Mara Hamdan Harahap SH, selaku Sekretaris Fraksi Demokrat dan juga Anggota Komisi 1 DPRD Kota Dumai.

    Yang mana Mara Hamdan mendapat pengaduan dari beberapa warga yang tidak terdata oleh RT nya. 

    Persoalan ini ditindaklanjuti oleh Mara Hamdan dengan menemui beberapa RT, apa yang menjadi persoalan tidak terdatanya beberapa warga yang mengadu kepadanya. 

    Menurut penyampaian Mara Hamdan, bahwa kenapa ada beberapa RT tidak optimal dalam pendataan warga yang terdampak covid-19 tersebut, dikarenakan kekhawatiran para RT dalam realisasinya, takut tidak terealisasi secara keseluruhan sesuai dengan yang didata oleh RT. 

    Nah, jika yang didata RT kemudian diserahkan kepada Pemko Dumai instansi Dinsos, tiba-tiba data yang diberikan RT tidak terealisasi keseluruhan, maka tentunya RT yang akan menjadi sasaran warga yang didata. 

    Oleh karena itu, makanya para RT mendata yang benar-benar sangat layak menerima bantuan, sehingga barangkali masih ada warga yang tidak terdata. 

    Karena persoalan pendataan masalah ini ujung tombaknya adalah RT, makanya para RT-RT menurut saya mereka sangat berhati-hati dalam melakukan pendataan.

    Meskipun Pemko Dumai telah membentuk Tim Pengawas  di masing-masing kelurahan yaitu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, LPMK, Pegawai Kelurahan dan PSM (Tim 5).

    Menurut Mara Hamdan, meskipun ada Tim 5 ini, hendaknya data-data yang disampaikan oleh RT setempat, benar-benar diperhitungkan  sesuai dengan hasil penilaian dari RT masing-masing yang sudah wajar mendapatkan bantuan. 

    Menurut saya, kalau sudah disampaikan oleh RT tentang data warga tersebut, ya dipercayain saja.

    "Kalau menurut saya, yang sudah divalidasi oleh Dinsos, ya sudah realisasikan saja bantuan tersebut. Namun hendaknya Dinsos memberikan peluang untuk menerima data susulan dari masing-masing RT, namun tetap dibuat batas waktu kepada masyarakat yang belum menerima bantuan," ujar Mara Hamdan,  Senin (04/05/2020).

    Dan persoalan ini saya temui dilapangan, bahwa ada masyarakat yang kriteria pedagang kecil tidak lancar atau tutup dikarenakan dampak Covid-19 ini dan juga para buruh, petani dan lainnya yang menurut saya mereka layak menerima bantuan.

    Sebab, ini adalah persoalan masalah Dampak, bukan persoalan warga tak mampu atau lainnya. Sehingga menurut saya bantuan yang diberikan adalah merupakan bentuk kemanusiaan bukan hal yang lain. 

    "Jika kita dengar bahwa Pemko Dumai telah menganggarkan dana 100 M untuk mengatasi persoalan Covid-19 ini selama 3 Bulan. Nah saya berharap dana tersebut memang benar-benar terealisasi tepat sasaran." ucap Mara Hamdan.

    Lanjutnya,"Fraksi Demokrat DPRD Kota Dumai berharap persoalan musibah ini agar cepat berlalu, sebab kita cukup prihatin dengan masyarakat, akibat musibah ini banyak masyarakat ekonominya anjlok," imbuhnya. 

    Mara Hamdan juga menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Dumai agar mengikuti himbauan Pemerintah untuk turut serta dalam mencegah tersebar luasnya wabah Covid-19 ini, dengan tetap mengindahkan program Pemerintah.



    Penulis: Budi

    Post Bottom Ad