Ticker

6/recent/ticker-posts

DPH MTKESMKK Hadirkan Saksi Fakta Melawan Hj. Lailatul Kaftiah Cs


 


ROHIL- Saksi pakta yang di hadirkan oleh DPH Majelis dengan gamblang menjelaskan bagian lanjutan sidang perkara perlawanan pihak ketiga sebagai mana di ketahui dalam hal ini pihak ketiga adalah Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu Melawan Hj. Lailatul Kaftiah Cs dengan perkara no 46/47 pada hari Kamis 21/4/2022.


Ketua DPH Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu Datuk Muhammad Nurdin atau yang bergelar Encik Wira Siak saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat Whatshapnya mengatakan, kami dengan konsisten menghadirkan saksi pakta dua orang saksi dengan gamblang menjelaskan di hadapan  majelis hakim sidang duduk persoalan antara DPH Majelis Dengan Hj. Lailatul Kaftiah Cs. Dengan demikian DPH Majelis sangat serius dalam menghadapi perjuangan mencari dan memperoleh kepastian hukum yang berlaku di Repuplik Indonesia ini," kata Datuk Nurdin. 


" Adapun tujuan DPH MTKEKK yaitu, sejalan dengan amanah yang di berikan oleh pemangku-pemangku adat atau ketua-ketua suku yang ada di Kenegerian klKubu. Sebagai mana yang di tertuang di dalam ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu serta kuasa khusus di mana DPH mejelis di dalam menjalankan pungsi dan tanggung jawabnya berkewajiban memperjuangkan," jelas Datuk Nurdin. 


Merebut atau mengembalikan, mengimpentelisir bahkan mempertahankan tanah ulayat ke empat suku Melayu kenegerian Kubu yag termaktup di dalam kitab BABUL QUWA'ID dan Regeling voor koeboe yang sudah terdaftar dan di ketahui oleh Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) dan landasi oleh SURAT KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR No:15/2022

Tentang: PENGAKUAN TERHADAP KEBERADAAN EMPAT SUKU MELAYU KENEGERIAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR," terangnya. 


" Adapun asal muasal perkara perlawanan pihak ketiga (interpensi) ini adalah, bagian yang tidak terpisahkan dari objek tanah adat Ulayat yang di hibahkan oleh Kepala suku Hamba Raja (H. Matwafa) pada Tahu 1977 kepada H. Adnan Bin H.Matkudin serta pelurusan hibah pada Tahun 2002 di masa itu mengatas nama Majelis Tinggi Kerapatan Suku Melayu Hamba Raja (H.Khaidir Matwafa-Syarifuddin) selaku Ketua dan Sekretaris," urai Datuk Nurdin. 


Dimana pelurusan hibah tanah adat ulayat  suku hamba raja tersebut tertuang di dalam Warkah hibah menyatakan, di serahkan terhadap Hj. Lailatul klKhaftiah Cs dan hal ini di buktikan dengan secara syah dan menyakinkan serta sudah  mendapatkan keputusan secara ingkrah dari Mahkamah Agung Repuplik Indonesia yang termaktup di dalam keputusan bernomor 1673 K/PDT/2005," imbuhnya. 


Sebagai mana didalam keputusan tersebut antara lain berbunyi, Bahwa berdasarkan Babul Quwa'id dan Regeling voor koeboe 1890 pasal 2, Suku Melayu Hamba raja adalah masyarakat Persekutuan Hukum Adat yang di akui keberadaannya yang berdiam di sekitar Negeri Kubu atau sekarang di kenal Kabupaten Rokan Hilir," papar Datuk Nurdin. 


Setiap mengambil keputusan melalui pertemuan Pemuka-Pemuka Adat Suju Melayu Hamba Raja. Masyarakat persekutuan Hukum Adat ini mempunyai Tanah Ulayat sebagai mana di maksud dalam undang-undang No: 5 Tahun 1960 undang-undang pokok agraria. Dan di dalam pokok perkara: Menyatakan sah menurut hukum adat hibah Tanah dari Suku Melayu Hamba Raja Kubu kepada para penggugat pada Tanggal 7 Maret 2002," ucapnya. 


Dengan demikian, kami ingin tegaskan kepada Ibunda Hj. Lailatul Khaftiah Cs atau kepada ahli-ahli waris dari Almarhum Yahirham H. Adnan Bin. H. Matkudin. Tanah yang pernah di hibahkan oleh suku hamba raja itu bukan lah tanah warisan, namun itu adalah tanah adat suku hamba raja. Dengan demikian sudah sepatutnya kami bagian masyarakat Persekutuan Melayu hamba raja penuntut agar tanah-tanah adat Ulayat tersebut di kembalikan ke pada pemberi hibah (DPH Majelis) dengan pertimbangan Ketua-Ketua Suku," tegas Datuk Nurdin. 


" Anda tidak lagi amanah menerima hibah tersebut, ini bisa kita buktikan di lapangan, pertama objek-objek lahan hibah tersebut 99% sudah beralih ke pada pihak ketiga (di perjual belikan), kedua dari enam ribu ha (6.000 ha) yang di hibahkan ternyata menurut hasil exsekusi cuma 2.810 ha," kata Datuk Nurdin. 


Dengan demikian, sekali lagi saudari tidak bisa menjalankan amanah yang di berikan oleh Datuk-Datuk suku terdahu. Di dalam kesempatan ini juga saya selaku ketua DPH Majelis nengaskan kepada khalayak umum bahwa, dari data-data yang otentik yang bisa di pertanggung jawabkan secara hukum menjelaskan lahan Exs. PT. kura yang terletak Kec. Bagan Sinembah, Kec. Balai Jaya dan sebagian di Kec. Bagan Sinembah Raya adalah lahan tanah ulayat suku hamba raja atau tanah hibah," ujar Datuk Nurdin. 


Dengan demikian, kami minta kepada  pemerintah atau Kepenghuluan atau kepala desa dan unsur-unsur terkait sebelum ada keputusan secara hukum yang sah di minta tidak mengeluarkan berbentuk surat pengesahan apapun terhadap lahan-lahan Exs. PT Kura," pesan Datuk Nurdin. 


Kami juga ingin tegaskan setegas-tegasnya, langkah-langkah perjuangan pengembalian hak-hak ulayat kami akan selalu kami kobarkan di mana dan di dalam kesempatan apapun," jelas Datuk Nurdin. 


" sesuai fisafah kami" MUJUR LALU, MELINTANG PATAH, "DARI PADA BERPUTIH MATA, LEBIH BAIK BERPUTIH TULANG," tutup Datuk Nurdin. 


Turut hadir dalam agenda sidang saksi fakta dari tim penasehat hukum DPH MTKASMKK langsung di pimpin oleh Cutra Andika SH, tim anggota Masridodi Mangunsong SH, Fandy SH dan Coky Roganda Manurung SH serta para Datuk MTKSMKK Kab. Rohil.



Reporter: TO.