MIANGAS — Persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan kembali mencuat. Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyerap langsung aspirasi masyarakat saat berdialog dengan tokoh adat dan warga Miangas di Pendopo Miangas, Sabtu (13/2/2026) malam.
Pertemuan yang dihadiri Camat Miangas dan perwakilan kepolisian tersebut mengungkap sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat di pulau terluar Indonesia itu.
“Kami datang untuk mendengar langsung apa yang menjadi harapan masyarakat Miangas agar dapat diperjuangkan,” ujar Sahrin.
Tokoh adat setempat, Petrus, menyoroti terhentinya layanan transportasi laut menuju Miangas dalam setahun terakhir. Kondisi itu dinilai berdampak besar pada mobilitas warga dan distribusi logistik.
Sementara itu, tokoh masyarakat Ibu Laling menyampaikan keluhan terkait layanan kesehatan yang dinilai semakin memprihatinkan. Menurutnya, Miangas hampir dua tahun tidak memiliki dokter.
“Puskesmas ada, tetapi tidak ada dokter dan obat-obatan terbatas. Warga kesulitan jika sakit,” katanya.
Dalam kunjungan lapangan pada Sabtu (14/2/2026), Sahrin juga melihat langsung sejumlah fasilitas negara dalam kondisi kurang terawat. Beberapa kantor pemerintahan tampak rusak, pagar fasilitas umum copot, serta papan nama instansi tidak terurus.
Menurut Sahrin, kondisi tersebut menunjukkan wilayah perbatasan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar.
Selain persoalan infrastruktur dan kesehatan, warga Miangas juga mengeluhkan kebijakan perdagangan lintas batas Indonesia–Filipina. Batas nilai barang yang dapat dibawa dalam aktivitas perdagangan saat ini hanya USD250, yang dinilai membatasi aktivitas ekonomi masyarakat.
Warga berharap pemerintah dapat memperbarui kesepakatan perbatasan agar perdagangan lintas negara dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Miangas.
“Kondisi di wilayah perbatasan seperti Miangas perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat,” tegas Sahrin.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Sahrin setelah sebelumnya mengunjungi Merauke, Papua, dan Manado, Sulawesi Utara, untuk melihat langsung kondisi wilayah terluar Indonesia.
Ia menegaskan aspirasi masyarakat Miangas akan menjadi bagian dari agenda perjuangan Gerakan Rakyat dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan.